LPMP: Mutu Pendidikan Sumbar Masih Kurang

LPMP: Mutu Pendidikan Sumbar Masih Kurang

LPMP Mutu Pendidikan Sumbar Masih Kurang

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Dr. Ir. Moh. Sofian Asmirza, M.Sc. mengatakan, saat ini masih terdapat kekurangan pada mutu pendidikan di Sumatera Barat.

Secara pemetaan, dari mutu yang dijaring ada tiga yang masih kekurangan diantaranya, standar PTK (guru, pengawas, kepala sekolah, pustakawan, dan arsiparis) harus ditingkatkan kompetensinya.

“Tapi yang luput dari kita selama ini adalah laboran, pustakawan, dan Arsiparis.

Kalau guru sudah ada standar dan reguler kompetensinya untuk kita tingkatkan,” katanya, Senin, 16 Desember 2019.

Terkait sarana dan prasarana, dia menghimbau dinas pendidikan di kabupaten kota agar meningkatkannya karena dinas sudah menerima anggaran transfer dari pusat, salah satunya untuk kelengkapan sarana dan prasarana.

Baca Juga

Unair Temukan Alat Deteksi Virus Corona, Hasilnya dalam Hitungan Jam
BKN: Lulus “Passing Grade” SKD, Pelamar CPNS Belum Tentu Lolos Melaju ke SKB
Mahasiswa Asal Sumbar yang Kuliah di China Sampai di Padang
Satu Sekolah di Pessel Terendam Banjir, Ratusan Pelajar Terpaksa Diliburkan
Empat Mahasiswa Minang di “Pusat Penyebaran Virus Corona” Wuhan

Sementara itu, upaya yang dilakukan LPMP adalah dengan melakukan pemetaan terkai

t apa saja yang masih menjadi kekurangan. Setelah itu, informasi yang didapat diberikan pada UPT yang melaksanakan meningkatkan kompetensi tersebut. Contohnya, PPATK yang akan meningkatkan laboran, pustakawan, untuk sarana dan prasarana ke dinas pendidikan.

Kemudian standar pengelolaan, disini terfokus bagaimana pengelolaan sekolah dan bagaimana kepala sekolah mengelola sekolah. Ada LP2KS khusus untuk mengelola bagaimana caranya meningkatkan kemampuan kepala sekolah. Dibantu oleh LPMP, UNP, PT, dan PTK, yang akan melakukan peningkatan pengelolaan kemampuan kepala sekolah.

“Pemerintah daerah harus menyediakan dana yang 20 persen untuk pendidikan, ini tidak bisa ditawar. Kalau sekarang belum seragam, sebab masih ada daerah yang hanya memberikan 8, hingga 10 persen saja. Karena tanpa dana tidak akan mungkin. Setelah ada dana maka dananya ini harus dibiayakan untuk rapor mutu pendidikan yang diberikan. Maka disitulah dilihat, mana yang lemah maka biayanya harus diletakkan kesitu,” jelas dia usai membuka secara resmi Gebyar penjaminan mutu pendidikan tahun 2019.

Sejumlah kegiatan digelar untuk menyemarakkan gebyar, mulai dari seminar

nasional hari guru, diseminasi pemetaan mutu pendidikan, supervisi mutu pendidikan, dan sekolah model dan rujukan. Kegiatan diawali dengan pembukaan pada Jumat Sore 13 hingga berlanjut sampai 15 Desember 2019 di LPMP Sumbar.

 

Baca Juga :